Kepolisian Daerah Maluku menyatakan tidak menghentikan kasus dugaan kekerasan seksual oleh Bupati Maluku Tenggara, M Thaer Hanubun. Mengapa kasus kekerasan yang melibatkan pejabat negara butuh TEMPO.CO, Batam - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan perhatian khusus terhadap konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Kota Batam, terutama soal ricuh pada 7 September lalu. Hari ini, Sabtu, 16 September 2023, tim Komnas HAM melakukan investigas langsung ke Pulau Rempang. Kunjungan pertama dilakukan di dua sekolah yang "Khususnya penanganan unjuk rasa penolakan RUU Cipta Kerja maupun isu lain, kasus Tamilow Maluku Tengah. Ini juga sering terjadi di dalam penanganan konflik agraria di berbagai daerah," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam paparan Catatan Akhir Tahun HAM di Indonesia sepanjang 2021 pada Selasa (28/12). BANGKAPOS.COM --Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ternyata menjadi catatan hitam yang hingga saat ini masih melekat kepada Prabowo Subianto. Hal tersebut nampak dalam acara Debat Pilpres Perdana yang diselenggarakan oleh KPU pada Selasa malam (12/12/2023). Calon Presiden Nomor Urut 2 Aktivis 97/98: Prabowo Subianto Harus Bertanggung Jawab Atas Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dalam sidang pleno dalam Dialog Shangri-la International Institute for Strategic Studies (IISS) ke-19, forum pertahanan dan keamanan tahunan Asia, di Singapura, Sabtu, 11 Juni 2022. (AP/Danial Hakim Visi Misi Ganjar-Mahfud Dinilai Gamblang Upayakan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat. muhammad farhan - Rabu, 13 Desember 2023 - 17:54:00 WIB. Direktur Imparsial, Gufron Mabruri. (Foto: Istimewa) JAKARTA, iNews.id - Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, menilai visi misi pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, paling Pemerintah Indonesia diminta bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Timor Leste (saat itu Timor Timur). Permintaan ini merupakan desakan kuat masyarakat internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kewenangan penyelidikan kasus pelanggaran HAM diserahkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pada tanggal 23 September 1999 rk9Fq.
  • c66pp7dfmy.pages.dev/46
  • c66pp7dfmy.pages.dev/323
  • c66pp7dfmy.pages.dev/328
  • c66pp7dfmy.pages.dev/165
  • c66pp7dfmy.pages.dev/243
  • c66pp7dfmy.pages.dev/168
  • c66pp7dfmy.pages.dev/180
  • c66pp7dfmy.pages.dev/102
  • c66pp7dfmy.pages.dev/202

    • kasus pelanggaran ham di maluku